ATURAN RAPAT DALAM ORGANISASI

RAPAT-RAPAT 

  1. Rapat-rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya terdiri dari :
    • Rapat Dewan Pengurus Pusat atau disingkat dengan DPP.
    • Rapat Pleno DPP, yang beranggotakan seluruh DPP dan Divisi.
    • Rapat Rapat lain yang diatur dan ditentukan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

2. Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan wewenang :

  • Mengadakan pembahasan pendahuluan terhadap Materi Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, sepanjang dipandang perlu untuk memadukan pemahaman pengertian maupun sikap.
  • Membahas dan menetapkan segala sesuatu yang menurut Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi, maupun berdasarkan pemberian wewenang oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, wewenangnya berada pada Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

3. Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya yang diperluas dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan mengundang hadir beberapa Divisi, Unsur Badan, lembaga, Kelompok I Panitia / Tim Kerja dan alat kelengkapan Dewan Pengurus lainnya, unsur Dewan Pengurus tertentu, dengan ketentuan para undangan tersebut mempunyai hak bicara,tanpa hak suara. Hak bicara hanya dapat digunakan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Pimpinan Rapat.

4. Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, dengan wewenang mengadakan pembahasan dan merekomendasikan hasil hasil MUSYAWARAH, melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya, serta melakukan pergantian Pengurus Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya Antar Waktu.

5. Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya yang diperluas dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan mengundang hadir unsur Badan, Divisi, Tim Kerja dan alat kelengkapan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatan

6. Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya terbatas terbatas, dapat diadakan dengan hanya mengundang bidang tugas terkait, dengan ketentuan keputusan rapat terbatas tersebut mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan Rapat DPP, jika penyelenggaraan rapat terbatas tersebut berdasarkan pendelegasian wewenang oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

7. Untuk dapat mengadakan Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, termasuk yang dperluas atau yang terbatas, kepada peserta rapat harus terlebih dahulu disampaikan undangan oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal.

8. Rapat dianggap sah bila quorum telah dicapai, yakni dihadiri oleh lebih setengah dari jumlah peserta rapat, dengan ketentuan dianggap hadir jika yang bersangkutan menyampaikan surat pemberitahuan tentang ketidakhadirannya disertai pernyataan dapat menyetujui setiap keputusan yang diambil dalam rapat. Dalam hal quorum belum tercapai, rapat dapat ditunda paling lama 2 (dua) jam, dan setelah penundaan, quorum dianggap tercapai jika dihadiri lebih sepertiga dari jumlah peserta rapat.

9. Rapat-rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya terbatas, dipimpin oleh Ketua Umum atau oleh salah seorang Wakil Ketua Umum, yang bidang tugasnya terkait dengan materi rapat terbatas tersebut.

10. Pimpinan rapat tersebut dapat meminta kesediaan salah seorang peserta rapat untuk membantu memimpin rapat untuk mata acara tertentu, atau pada saat pimpinan rapat hendak menggunakan haknya untuk berbicara selaku peserta rapat.

11. Tertib dan jadwal acara rapat ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan atas usul pimpinan rapat atau Sekretaris Jenderal atau yang mewakilinya.

12. Keputusan rapat diambil alas dasar musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, sedang keputusan yang hendak diambil sangat mendesak, maka keputusan rapat dapat diambil dengan pemungutan suara. Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta yang berhak menggunakan suaranya dan keputusannya disetujui oleh lebih setengah jumlah suara.

13. Untuk setiap rapat dibuat notulen atau risalah rapat oleh Sekretaris Jenderal atau yang mewakilinya, atau oleh petugas khusus yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

14. Selain Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, yang diperluas maupun yang terbatas, ditingkat DPP terdapat rapat-rapat :

  • Rapat Koordinasi yang diadakan oleh masing-masing Ketua Umum atau Ketua Divisi, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  • Rapat Kerja Terbatas yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal atau masing-masing Wakil Sekretaris Jenderal dengan unsur pelaksana kebijakan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, baik Divisi maupun alat kelengkapan Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya
  • Rapat Kerja Terbatas yang diadakan oleh Bendahara Umum atau masing-masing Wakil Bendahara Umum dengan unsur terkait dengan bidang tugasnya, dengan ketentuan, keputusan rapat rapat tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya atau Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, kecuali mendapat pengesahan dari Rapat Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya, maupun Rapat Pleno Dewan Pengurus pada masing masing tingkatannya.

Kabar dan Informasi terbaik

Berikan Nilai
Total Nilai 5/1

Tinggalkan Balasan

Nilai :

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kontak Support