PERPU Nomor 2 tahun 2017

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dari salinan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, terdapat 5 pasal dalam UU Ormas sebelumnya yang diubah dan terdapat 18 pasal yang dihapus. 5 pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang diubah oleh Perppu ini […]

Tatacara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan

Dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas) dapat dijadikan sebagai sarana, baik langsung, maupun tidak langsung, untuk menerima dan memberikan sumbangan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, maka pemerintah perlu mengatur tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh organisasi kemasyarakatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 22 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 […]

DASAR BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Setiap orang memiliki hak untuk dapat tumbuh dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya baik dalam segi jasmani, rohani dan sosial. Pemenuhan hak anak tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang itu sendiri. Namun pada kenyataanya, tidak semua orang mampu memenuhi hak anak tersebut. Dalam kondisi seperti ini peran dan fungsi orang orang disekelilingmya selaku penanggung jawab kesejahteraan ini bisa digantikan oleh lembaga pengganti posisi orang […]

Pedoman Pemberitaan

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, […]