PERATURAN ORGANISASI

PERPU Nomor 2 tahun 2017

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dari salinan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, terdapat 5 pasal dalam UU Ormas sebelumnya yang diubah dan terdapat 18 pasal yang dihapus. 5 pasal dalam UU Nomor…

Tatacara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan

Dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas) dapat dijadikan sebagai sarana, baik langsung, maupun tidak langsung, untuk menerima dan memberikan sumbangan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, maka pemerintah perlu mengatur tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh organisasi kemasyarakatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 22 Februari 2017, Presiden Joko…

DASAR BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Setiap orang memiliki hak untuk dapat tumbuh dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya baik dalam segi jasmani, rohani dan sosial. Pemenuhan hak anak tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang itu sendiri. Namun pada kenyataanya, tidak semua orang mampu memenuhi hak anak tersebut. Dalam kondisi seperti ini peran dan fungsi orang orang disekelilingmya selaku penanggung…

Revolusi Mental

Revolusi (dari bahasa latin revolutio, yang berarti “berputar arah”) adalah perubahan fundamental (mendasar) dalam struktur kekuatan atau organisasi yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Kata kuncinya adalah Perubahan dalam Waktu Singkat.             Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat baik pemerintah atau rakyat dengan cara yang cepat untuk…

Lembaga Sosial

Menurut Hoarton dan Hunt, lembaga social (institutation) bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah organisasi. Lembaga (institutations) adalah suatu system norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan  yang oleh masyarakat dipandang penting  atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok…

Pedoman Pemberitaan

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga…

SASARAN BADAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DASAR DAN SASARAN PROGRAM Perlu kita ketahui bahwa Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk…

LANDASAN DASAR MEDIA CYBER BERISI

  Bismillahirahmanirahim Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 F, yang tersurat Bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Mengingat…